MASALAH SOSIAL DI JAKARTA

Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Indonesia belum terintegrasi. Tak terkecuali pada ibukota, yaitu Jakarta. Banyak permasalahan sosial di Jakarta yang belum teratasi maksimal. Mulai dari kemiskinan, penyakit masyarakat, banjir, kependudukan,dan masih banyak lagi.

Kemiskinan

Kita semua menyadari bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya tetapi masih banyak kita temui permukiman masyarakat miskin hampir setiap sudut kota, terutama Jakarta. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Anggota Komisi VIII DPR RI, H Zulkarnaen Djabar mengatakan itu pada diskusi interaktif terkait program Pemberdayaan Sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, Rabu (14/7). Dia mengatakan, saat ini ada sekitar 17 kementerian dan lembaga yang menangani masalah kesejahteraan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan dengan jumlah anggaran keseluruhan lebih Rp69 triliun. Antarkementerian itu saling tumpang tindih kebijakan dan program untuk pengentasan kemiskinan.

"Seharusnya hanya ada satu kementerian menangani masalah kesejahteraan yang mengurusi pengentasan kemiskinan. Saat ini antardepartemen sudah tumpang tindih. Perlu satu atap kebijakan agar lebih fokus pengentasan kemiskinan dan anggaran yang juga fokus. Sekarang ini, penanganan BOS ditangani Kemendiknas, beras Raskin oleh Bulog, pemberian bibit atau benih bagi petani tidak mampu oleh Kementerian Pertanian. Jadi bingung rakyat kita,” katanya.

Dari segi anggaran pun terkesan terkotak-kotak. Dia menyontohkan anggaran yang ada di Kemensos yang dinilainya tidak sesuai dengan beban masalah sosial yang ada di Indonesia. Hitungan secara konseptual anggaran ideal yang dibutuhkan Kemensos sekitar Rp8,4 triliun untuk percepatan pembangunan sosial. Kenyataannya, saat ini anggaran Kemensos yang diterima hanya Rp4 triliun, atau kurang dari setengah kebutuhan angka ideal.

Besarnya kenaikan anggaran sebesar Rp4 triliun itu pun baru terealisasi untuk anggaran kerja tahun 2011, sementara tahun 2010 anggaran Kemensos hanya Rp3,7 triliun. Dana Rp3,7 triliun itu pun sepertiganya atau sekitar Rp1,3 triliun digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

"Sementara Direktorat Pemberdayaan Sosial, salah satu direktorat di lingkungan Kemensos yang mengurusi masalah kemiskinan menerima anggaran Rp700 miliar. Tentu saja ini kurang memadai," kata Zulkarnain.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Rusli Wahab mengatakan, anggaran paling besar dari direktoratnya digunakan untuk penanggulangan fakir miskin seperti daerah kumuh, program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program pembangunan daerah tertinggal dan komunitas adat terpencil (KAT). "Tapi karena keterbatasan anggaran, belum banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang kami tangani," kata Rusli.

Saat ini, dari 9 juta rumah tangga miskin, baru 3,3 juta yang masuk PKH. Sementara dari 126 ribu KAT, baru 80 ribu yang diberdayakan. Itu pun membutuhkan waktu setidaknya 3 dekade.

Penyakit masyarakat

Mengenai penyakit masyarakat yang sering kita lihat adalah banyak warga Jakarta yang membuang sampah di sungai, mencuci, memasak, bahkan sampai hal yang bersifat pribadi pun di lakukan di sungai itu juga. Bukan pilihan mereka kalau melakukan seperti itu. Apa mau dikata, mereka telah datang ke Jakarta bahkan bermukim di bantaran sungai misalnya hingga bertahun-tahun karena tidak mempunyai keahlian yang tetap dan bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di kota ini. Banyak orang mengemis, gelandangan, dan pengamen yang sering ditemui di Jakarta karena mereka ingin mengadu nasib tanpa memikirkan bagaimana kedepannya. Hanya berpikir bahwa Jakarta adalah kota impian, kota peruntungan mereka untuk menuju masa depan yang lebih baik, tapi nyatanya? Makin banyak pengangguran dimana-mana.

Banjir

Pembangunan tanpa kendali di wilayah hilir, penyimpangan peruntukan lahan kota, dan penurunan tanah akibat eksploitasi air oleh industri, menyebabkan turunnya kapasitas penyaluran air sistem sungai, yang menyebabkan terjadinya banjir besar di Jakarta.

Untuk memperbaiki keadaan, Jakarta membangun dua banjir kanal, yaitu Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat. Banjir Kanal Timur mengalihkan air dari kali Cipinang ke arah timur, melalui daerah Pondok Bambu, Pondok Kopi, Cakung, sampai Cilincing. Sedangkan Banjir Kanal Barat yang telah dibangun sejak zaman kolonial Belanda, mengaliri air melalui Karet, Tanahabang, sampai Angke. Selain itu Jakarta juga memiliki dua drainase, yaitu Cakung Drain dan Cengkareng Drain.

LALU, APA PENYEBAB STRESS, KRIMINALITAS, DAN KEMISKINAN DI JAKARTA ?

Kehidupan kaum muda yang hidup di perkotaan seperti Jakarta saat ini makin rentan terhadap stres dan beresiko terserang berbagai penyakit seperti maag, jantung, pembuluh darah, dan penyakit berbahaya lainnya.

Tingkat stres hidup di perkotaan itu sangat tinggi, stres itu ada dua, stres pikiran dan stres tubuh.

Tata Ruang di Jakarta juga menjadi pemicu stress.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai kota metropolitan, Jakarta memiliki banyak masalah. Sebutlah banjir di musim hujan, krisis air tanah yang makin mengkhawatirkan, polusi udara yang tinggi, kemacetan lalu lintas, serta melonjaknya kaum urban di Jakarta. Dengan segala masalah ini, warga Jakarta lebih rentan terkena stres.

Stres menjadi salah satu gangguan kejiwaan yang sering dialami warga Jakarta. Berdasarkan riset dari Strategic Indonesia yang diungkapkan dalam talkshow “Carut Marut Kota Jakarta, Picu Tingkat Stres“, dari total jumlah pasien puskesmas se-Jakarta tahun 2007, warga Jakarta yang mendapat perawatan akibat stres mencapai sekitar 1,4 juta jiwa.

“Gejala tersebut bervariasi dari stres hingga berkembang jadi gangguan kejiwaan ringan sampai berat,” ujar Dr Ratna Mardiyati, SpKj, direktur Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan yang menjadi pembicara dalam talkshow, Kamis (1/10).

Bila dirunut lebih jauh, penyebab stres ini antara lain berakar pada carut marutnya tata ruang di Jakarta. Masalah lingkungan dan tata ruang kota yang tidak terbenahi memperburuk tingkat stres.

Menurut Firdaus Cahyadi, pengamat lingkungan hidup dari Satu Dunia, tata ruang kota Jakarta yang diatur dalam PerDa Jakarta No. 6 Tahun 1999 menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pemerintahan. Segala aktivitas ekonomi menuntut pemerintah untuk terus membangun kota Jakarta sebagai kawasan komersial.

“Berbagai kawasan komersial dan pusat perbelanjaan dibangun tanpa mempertimbangkan keseimbangan tata ruang kota Jakarta. Kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau semakin sempit,” papar Firdaus dalam acara yang sama. “Rencana Induk Jakarta 1965-1985 yang memperuntukkan kawasan seluas 729 hektare sebagai lapangan hijau, kini diubah menjadi pusat perbelanjaan dan perkantoran di daerah Senayan.”

Akibat dari pembangunan tersebut, unsur-unsur penghasil oksigen berkurang, sehingga menjadikan masyarakat lebih sensitif dan mudah emosional. Masyarakat juga tidak mendapatkan ruang untuk bersantai dan bersosial, sehingga tak mengherankan gangguan kejiwaan makin meningkat.